ITime.id .JAKARTA — 6 September 2026 .Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas dengan tujuan mulia: membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar di berbagai daerah.
Namun di balik besarnya manfaat yang diharapkan, program tersebut juga terus menghadapi persoalan serius. Kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi berulang kali menimbulkan keresahan sekaligus pertanyaan di tengah masyarakat.
Pertanyaan publik pun semakin keras: jika makanan yang dibagikan merupakan bagian dari program untuk meningkatkan kesehatan, mengapa kasus keracunan masih terus terjadi?
Data yang disampaikan dalam rapat Komisi IX DPR RI menyebutkan, hingga 2 September 2026 terdapat 460 kejadian keracunan yang berdampak terhadap 50.059 orang di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Angka tersebut tentu tidak boleh hanya dipandang sebagai statistik.
Di balik setiap angka terdapat anak-anak, pelajar, keluarga dan masyarakat yang harus mendapatkan penanganan ketika mengalami gangguan kesehatan.
Program tidak salah, tetapi sistem harus diperiksa
Besarnya program MBG membuat pemerintah menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Jutaan porsi makanan harus diproduksi, dikemas dan didistribusikan secara rutin.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar mempertanyakan apakah MBG harus dihentikan atau dilanjutkan.
Yang jauh lebih penting adalah apakah sistem keamanan pangan sudah benar-benar mampu mengimbangi besarnya skala program tersebut.
Mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, waktu pengiriman hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat harus berada dalam pengawasan ketat.
Sebab satu kesalahan kecil dalam rantai tersebut dapat berdampak kepada banyak orang sekaligus.
Jangan tunggu korban bertambah
Kasus yang berulang seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.
Evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul korban. Pemeriksaan dan pengawasan harus dilakukan sebelum makanan dibagikan kepada masyarakat.
Jika sebuah dapur penyedia makanan terbukti tidak memenuhi standar, penghentian sementara dan pemeriksaan menyeluruh harus menjadi langkah wajib.
Pemerintah juga perlu membuka informasi secara transparan mengenai penyebab setiap kejadian. Apakah berasal dari bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, distribusi atau faktor lainnya.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendengar istilah “evaluasi”, tetapi juga mengetahui apa yang sebenarnya diperbaiki setelah sebuah kejadian terjadi.
Anak-anak jangan menjadi korban kesalahan sistem
Tujuan MBG adalah memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.
Namun makanan bergizi tidak cukup hanya dihitung berdasarkan kandungan protein, karbohidrat, vitamin dan mineral.
Makanan bergizi juga harus aman.
Tidak ada gunanya makanan memenuhi standar gizi apabila proses pengolahannya tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Karena itu, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan setiap hari.
Ukuran keberhasilan juga harus mencakup berapa banyak makanan yang diproduksi dengan aman, berapa banyak dapur yang memenuhi standar, serta seberapa cepat pemerintah mampu mencegah kejadian serupa terulang.
Pemerintah perlu menjawab kekhawatiran publik
Masyarakat tentu berharap program MBG tetap menjadi program yang memberikan manfaat nyata.
Tetapi pemerintah juga harus mendengar kekhawatiran publik.
Jangan sampai mengejar target penerima justru membuat aspek keselamatan makanan terabaikan.
Program sebesar MBG membutuhkan pengawasan yang juga besar. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pengelola dapur, sekolah, orang tua dan masyarakat.
Jika ditemukan kelalaian, harus ada pertanggungjawaban yang jelas.
Jika ditemukan kelemahan sistem, harus segera diperbaiki.
Dan jika sebuah dapur belum memenuhi standar keamanan, jangan dipaksakan beroperasi hanya demi mengejar target distribusi.
MBG harus menjadi program kesehatan, bukan sumber kekhawatiran
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat penting bagi masa depan generasi Indonesia.
Karena itu, kritik terhadap pelaksanaannya bukan berarti menolak program tersebut.
Justru kritik diperlukan agar MBG semakin aman, transparan dan benar-benar memberikan manfaat.
Masyarakat tidak meminta program ini dihentikan tanpa alasan.
Masyarakat hanya ingin satu hal sederhana: makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka benar-benar bergizi dan aman untuk dikonsumsi.
Sebab ketika menyangkut makanan dan kesehatan anak, satu korban saja sudah menjadi alasan untuk melakukan evaluasi serius. Apalagi jika kejadian serupa terus berulang.
Kini tantangannya bukan lagi sekadar memperbanyak jumlah penerima MBG, tetapi memastikan setiap porsi yang sampai ke tangan masyarakat membawa manfaat—bukan justru membawa risiko.
(Reina)
About the Author
